Jl. Kepil No1 Komplek Perum Pelabuhan II Kel. Rawabadak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara Telp. 021-4303682. Fax 021-4303682
HALAMAN DEPAN
Selamat Datang di SMPN151
berita duka2 PDF Cetak E-mail
Oleh Administrator   
Rabu, 22 Oktober 2014 16:58

INNA LILLAHI WAINNA ILAIHI ROJIUN

Telah berpulang ke Rahmatullah teman kita tercinta

Bapak Muhamad Ilyas Gurui Matematika SMPN 151

Pada

Hrai  Rabu, 22 Oktober 2014

Pukul : 16.00 WIB

di Rumah Sakit Cipto Mangun Kusuma (RSCM) Jakarta

Jenazah akan di semayamkan di Rumah Duka di Rorotan Jakarta Utara

"Segala pahala dan amal baiknya di terima oleh Allah SWT"

 

LAST_UPDATED2
 
cara input nilai PDF Cetak E-mail
Oleh Administrator   
Jumat, 17 Oktober 2014 00:00

KEPADA YTH : BAPAK / IBU GURU : SAATNYA INPUT NILAI SISWA UNTUK SEMESTER GENAP

LANGKAH-LANGKAH INPUT NILAI untuk  LAPORAN HASIL BELAJAR KELAS VII & VIII

1. Buka Internet Explorer atau Mozilla Firefox di komputer

2. Ketik smpn151jakarta.sch.id pada alamat web untuk masuk ke web smpn 151

3. Pilih menu INPUT NILAI yang ada di bagian atas

4. Setelah masuk halaman LOGIN ketik USERNAME dan PASSWORD BAPAK dan IBU GURU

5. UNtuk Kelas IX silahkan input nilai PENGETAHUAN DAN nilai UTS sesuai yang di lingkari merah

6 Sedangkan untuk kelas VII dan kelas VIII input nilai PENGETAHUAN, KETERAMPILAN, SIKAP dan UTS sesuai yang ditandai warna HIJAU

7 Isi KD yang telah diajarkan selama awal belajar s/d waktu UTS

8. Jangan lupa simpan setelah diketik nilainya. agar pekerjaan ibu tidak sia-sia

9 TOMBOL SIMPAN ADA DI PALING BAWAH NAMA-NAMA SISWA

 

NAMA

:……

KELAS

:……

NO INDUK

:……

WALI KELAS

:……

NO

MATA PELAJARAN

SK 1

SK2

SK dst..

UTS

1

Pend. Agama

2

PKn

Dst..

Dst..

 

 

 

LAST_UPDATED2
 
kategori2 PDF Cetak E-mail
Oleh Administrator   
Kamis, 25 September 2014 22:18

JAKARTA – Tenaga honorer kategori II, khususnya guru yang tidak lulus tes CPNS diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Namun pelaksanaannya harus  sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, serta kebutuhan setiap instansi.

 

Hal itu merupakan kesimpulan Raker Pansus Guru DPD RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar dan Sekjen Kementerian Agama Bahrul Hayat, Rabu (19/02). Raker dipimpin oleh Ketua Pansus Aidil Fitri Syah.

 

Sesuai dengan Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), ke depan tidak dikenal lagi adanya tenaga honorer. ASN terdiri dari PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Karena itu persoalan tenaga honorer harus dituntaskan.

 

Dalam kesempatan itu, Menteri Azwar Abubakar mengatakan, saat ini pemerintah tengah menyusun rancangan peraturan pelaksanaan UU tentang ASN, yang terdiri dari 19 peraturan pemerintah dan 5 Peraturan Presiden. Salah satu PP yang tengah disusun adalah mengenai PPPK, yang diharapkan bisa diterapkan tahun 2014 ini.

 

Azwar menambahkan, tahun ini pihaknya mengusulkan formasi pegawai sebanyak 100 ribu, yang terdiri dari 60 ribu PNS dan 40 ribu PPPK. “Untuk PPPK, sepuluh ribu diantaranya akan dialokasikan untuk tenaga penyuluh. Di sini masih ada peluang bagi guru honorer kategori 2 untuk ikut seleksi,” tambahnya.

 

Diakui bahwa tidak mungkin semua guru honorer bisa masuk menjadi PPPK tahun ini. Pasalnya, jumlah honorer K2 yang ikut seleksi sebanyak 253 ribu, sementara yang diterima hanya sekitar 100  ribu. Apalagi sisa formasi sekitar 30 ribu itu juga diperuntukkan untuk tenaga ahli lain, seperti tenaga kesehatan, tenaga teknis  dan lain-lain.

 

Untuk itu, Menteri PANRB mengimbau kepada para kepala daerah agar berbesar hati dan tetap memperhatikan kesejahteraan para guru honorer yang masih belum tertampung menjadi PPPK. “Saya yakin kalau tenaga guru masih dibutuhkan oleh daerah. Selama belum terisi oleh CPNS ataupun PPPK, jangan langsung tenaga honorernya diberhentikan. Kalau perlu honornya ditingkatkan,” tambahnya.

 

Di tempat terpisah, Wakil Menteri PANRB Eko Prasojo  mengungkapkan bahwa pengadaan PPPK harus melalui beberapa tahapan, yakni perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan. “Pengadaan PPPK harus berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kebutuhan,” ujarnya saat menjadi nara sumber pada sosialisasi Undang-Undang No. 5/2014 tentang ASN di Pemprov DKI Jakarta, Rabu (19/02).

 

Wamen menambahkan, PPPK diangkat dengan keputusan pejabat pembina kepegawaian (PPK), dan diikat dengan perjanjian kerja minimal satu tahun, dan dapat diperpanjang. Namun PPPK tidak dapat diangkat otomatis menjadi PNS.

 

Seperti halnya PNS, perjanjian kerja itu menjadi dasar dalam penilaian kinerja, serta dalam perpanjangan perjanjian. Penilaian kinerja juga menjadi dasar dalam pemberian tunjangan dan pengembangan kompetensi.

 

Seorang PPPK berhak mendapatkan gaji serta tunjangan yang dibebankan kepada APBN/APBD. “Mereka juga diberi kesempatan untuk pengembangan kompetensi, dan diberikan penghargaan,” ujarnya. Selain itu, PPPK juga berhak mendapatkan perlindungan berupa jaminan hari tua, kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, dan bantuan hukum. (ags/gin/HUMAS MENPANRB)

 
<< Mulai < Sebelumnya 1 2 3 4 5 Berikutnya > Akhir >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL